Syarat-syarat dari negara untuk maju mencakup ekonomi yang kuat dan beragam, infrastruktur yang kuat, sistem kesehatan yang efektif, stabilitas politik dan hukum, inovasi dan teknologi, kesejahteraan sosial, perlindungan lingkungan, dan partisipasi dalam ekonomi global seperti perdagangan internasional. Semua hal ini dapat didukung dengan adanya sistem pendidikan yang berkualitas. Negara maju dapat menawarkan pendidikan berkualitas dari tingkat dasar hingga tinggi dengan akses yang mudah, sehingga masyarakatnya dapat menjadi anggota yang produktif bagi negara dan sesama individu. 

Namun sayangnya, biaya pendidikan di Indonesia terus mengalami kenaikan yang sangat besar, yaitu sebesar 10-20% per tahunnya. Pada akhirnya protes para mahasiswa di seluruh Indonesia pada Mei 2024 mencuat sebagai respons atas kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dianggap memberatkan, terutama bagi mahasiswa yang kurang mampu. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbud Ristek, Tjitjih Sri Tjahjandarie, menyebut bahwa pendidikan tinggi sebagai kebutuhan tersier dan bukan hal yang diwajibkan, berbeda dari pendidikan wajib seperti SD, SMP, dan SMA (atau setingkat) selama 12 tahun. Pandangan ini memicu kritik karena menganggap pendidikan tinggi sebagai kemewahan, bukan hak dasar yang seharusnya dapat diakses oleh setiap warga negara.

Pendidikan tinggi tidak boleh dipandang sebagai sekadar kebutuhan tersier saja. Berdasarkan pasal 31 UUD 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan tinggi berperan signifikan dalam peningkatan pendapatan individu, pengurangan kemiskinan dengan membantu mencari pekerjaan,  pertumbuhan ekonomi, dan memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan. Laporan dari Bank Indonesia dan Kemendikbud Ristek menegaskan bahwa lulusan perguruan tinggi berkontribusi besar pada produktivitas tenaga kerja dan inovasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Mengabaikan akses terhadap pendidikan tinggi sama juga mengabaikan potensi besar untuk kemajuan sosial dan ekonomi.

Pendidikan tinggi, berharga dalam mencari pekerjaan karena menyediakan kualifikasi dan pengetahuan spesifik yang diperlukan dalam berbagai profesi, serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Gelar ini sering kali menjadi syarat untuk posisi yang lebih tinggi dan peluang karir yang lebih baik, serta membantu individu dalam menyelesaikan masalah kompleks. Selain itu, pendidikan tinggi menyediakan kesempatan untuk membangun jaringan profesional melalui dosen, teman sekelas, dan magang, serta mengajarkan kemampuan adaptasi dan pembelajaran berkelanjutan. Semua ini memberikan keunggulan kompetitif dalam pasar kerja yang memungkinkan individu untuk memperoleh gaji yang lebih tinggi dan kesempatan promosi.

Di negara-negara maju seperti Malaysia, Korea Selatan, dan beberapa negara Eropa telah mengakui pentingnya pendidikan tinggi dengan menyediakan berbagai kebijakan dan bantuan keuangan untuk mempermudah akses. Indonesia, meskipun telah memulai program wajib belajar 12 tahun sejak 2015, belum fokus untuk mencakup pendidikan tinggi. Diperlukan perubahan dalam perspektif ini dan menjadikan pendidikan tinggi sebagai sebuah kewajiban, dan memastikan bahwa biaya pendidikan tidak menjadi penghalang bagi siapapun yang ingin melanjutkan pendidikan mereka.

Kenaikan UKT yang signifikan di berbagai universitas negeri di Indonesia pada tahun akademik 2024/2025 menimbulkan ketidakpuasan yang wajar di kalangan mahasiswa. Contohnya, di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), kenaikan UKT mencapai 300%-500%, misalnya dari Rp 2,5 juta menjadi Rp 14 juta di fakultas peternakan. Di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, UKT tertinggi mencapai Rp 30 juta setelah penambahan golongan. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengalami kenaikan UKT sebesar 59,09%, dan Universitas Brawijaya (UB) naik 42,89%. Kenaikan-kenaikan ini sangat membebani mahasiswa dan orang tua mereka, yang sudah berjuang dengan biaya hidup yang terus meningkat. Solusi yang diharapkan adalah adanya peningkatan anggaran pendidikan, beasiswa, atau kerjasama dengan sektor swasta untuk menurunkan biaya pendidikan.

Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR, Dirjen Dikti Abdul Haris menegaskan bahwa pendidikan tinggi adalah kebutuhan utama dan penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Ini sejalan dengan tujuan Indonesia Emas 2045 yang memerlukan SDM berkualitas tinggi. Namun, pernyataan Tjitjik yang menyebut pendidikan tinggi sebagai pilihan bukan kewajiban, menimbulkan kritik tajam. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemahaman dan komitmen terhadap pentingnya pendidikan tinggi sebagai hak dasar warga negara.

Pendidikan memainkan peran yang vital dalam kehidupan individu dan masyarakat. Selain memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup, pendidikan juga dapat membantu membentuk anggota masyarakat yang lebih produktif, mengurangi tingkat kejahatan, dan berdampak positif pada ekonomi. Dengan pendidikan, individu dapat memahami perbedaan antara benar dan salah, serta menghindari situasi berisiko. Pendidikan juga penting secara global, membantu menciptakan dunia yang lebih aman dan damai.

Secara keseluruhan, pendidikan adalah sebuah investasi yang penting untuk masa depan yang lebih baik bagi individu dan masyarakat. Pendidikan tinggi sebaiknya dijadikan sebagai prioritas utama dalam negara, bukan sebagai kemewahan yang hanya bisa diakses oleh mereka yang mampu membayar. Dengan memperbaiki sistem pendidikan dan memastikan akses yang merata, Indonesia dapat mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan meraih cita-cita sebagai negara yang adil, makmur, dan sejahtera.